KUPASONLINE .COM – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu berharap, kegiatan entry meeting dapat membawa berkah, dan membawa perbaikan-perbaikan terhadap kinerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel.
Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan di hadapan Kepala Perwakilan BPK RI Kep. Babel Sudarminto Eko Putro dan tim, pada kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan Atas Pengelolaan Mandatory Spending dan Penerimaan Daerah dalam rangka Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Semester I 2023, di Ruang Batu Rakit Rumah Dinas Gubernur Kep. Babel, Senin (14/8/2023).
“Kegiatan ini baik sekali, dimana kita duduk bersama mengukur kinerja, kita juga diberi peluang mengukur kinerja kita sendiri. Sehingga ini mengurangi inefisiensi dalam anggaran maupun kinerja kita. Sekali lagi Pak Eko dan tim, kami menyambut baik dan ingin membuat perubahan-perubahan. Saya akan profesional bekerja dan BPK pun akan profesional bekerja,” ujar Pj. Gubernur Suganda.
Beberapa perubahan disampaikan Pj. Gubernur Suganda di antaranya adalah, penyisiran anggaran-anggaran termasuk untuk stunting dan kemiskinan.
“Saya ingin melihat penyisiran anggaran, termasuk untuk stunting dan kemiskinan. Artinya, stunting itu kemarin banyak rapat-rapatnya, sehingga mohon pendampingan dari teman-teman BPK supaya kami tidak salah. Nah ini saya mau intervensi jadi makanan tambahan juga pak, karena dari data yang ada dari tahun 2021/2022 menurunnya cuma 0,1%, padahal di tahun 2024 nanti kita diharapkan turunnya itu 14,5%,” terangnya.
Untuk mencapai hal tersebut, ia menambahkan perlunya melakukan upaya-upaya luar biasa yang berkali lipat untuk mencapai persentase yang berkali lipat juga. Selain itu, akan ada perubahan untuk mandatory spending termasuk untuk kesehatan. Diantaranya, akan ada intervensi untuk BPJS kesehatan, yang artinya di tahun 2023/2024 sudah Universal Health Coverage (UHC).
Pj. Gubernur Suganda juga mengatakan, bahwa pada tahun ini pihaknya sudah menghitung anggaran yang akan digunakan untuk mengintervensi masyarakat miskin, sehingga Kep. Babel bisa keluar dari kategori provinsi miskin. Dan jika berhasil sepakat bersama dengan DPRD, Kep. Babel menjadi yang pertama kali di Indonesia untuk keluar dari kategori miskin dan kemiskinan ekstrem.
“Bantuan berupa uang nanti kita berikan intervensi seperti itu, nah ini sudah dihitung. Mohon juga pendampingan agar kami tidak salah dalam penyaluran. Pendataannya kita bersama-sama dengan kabupaten/kota dan sudah di evaluasi, dan mudah-mudahan angka ini benar,” jelasnya.
Sementara Kepala Perwakilan BPK Bangka Belitung Sudarminto Eko Putra menjelaskan, bahwa kegiatan ini dalam rangka pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 14 Agustus hingga 13 September 2023, dan dilakukan oleh tim yang beranggotakan tujuh orang.
“Dalam melakukan pemeriksaan, kami senantiasa menegakkan integritas, independensi, dan profesionalisme (IIP). Kami berharap agar Pemprov Kep. Babel dapat bersama-sama menegakkan IIP tersebut, dan PJ Gubernur beserta jajaran dapat membantu kelancaran pemeriksaan ini,” ujarnya.(*)
