KUPASONLINE.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023.
Di Hotel Santika Premiere Dyandra di Medan, Sumatera Utara, akan diadakan Rakornas dengan tema “Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2024”. Akan berlangsung selama 2 (dua) hari, mulai dari tanggal 9 hingga 10 Oktober 2023.
Rakornas, yang diorganisir oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), dibuka dengan pemukulan Gondang 9 oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, bersama perwakilan Pj. Gubernur Sumut Arief S. Trinugroho, para Gubernur, Wakil Gubernur, dan Penjabat Gubernur dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Inspektur (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa Rakornas tersebut akan membahas berbagai masalah aktual terkait pengawasan dalam upaya menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta arah kebijakan pengawasan tahun 2024.
“Pelaksanaan Rakornas ini, sesuai amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” kata Tomsi Tohir, Senin 09 Oktober 2023 malam.
Dalam kesempatan itu, Tomsi Tohir juga menyebut bahwa peningkatan pelayanan publik, harus didorong oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik itu di tingkat pusat maupun kabupaten/kota.
“Terkait temuan-temuan, saya berharap rekan-rekan APIP harus tegas dan berani, karena APIP adalah rekan kita yang dapat mengembalikan kebocoran anggaran, sehingga APBD-APBD kita dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Meskipun demikian, Suganda Pandapotan Pasaribu, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel, yang hadir dalam acara tersebut, berharap APIP di daerah akan terus berkembang.
Menurutnya, peningkatan APIP di daerah akan mengarah pada peningkatan pertanggungjawaban keuangan di daerah, terutama di Kepulauan Babel.
“Dalam Rakornas tadi, itu yang disoroti adalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan oleh APIP,” kata Pj Gubernur Suganda, menanggapi sejumlah arahan yang diberikan Irjen Kemendagri, untuk daerah.
“Kalau APIP-nya bagus, tentunya pertanggungjawaban keuangan akan bagus juga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, itu bisa lebih bagus,” lanjutnya.
“Sesuai dengan arahan dari Presiden, belanja APBD juga harus disesuaikan dengan kebutuhkan yang paling prioritas bagi daerah dan masyarakat. Tentunya, kita harus mengikuti arahan itu,” tutupnya.
Turut hadir mendampingi Pj Gubernur Suganda dalam kesempatan itu, Inspektur Kepulauan Babel Susanto serta beberapa pejabat di Inspektorat Kepulauan Babel.(*)
