KUPASONLINE.COM – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama dengan empat provinsi lainnya, seperti Provinsi Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah, berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia atau provinsi yang mampu membangun, membina, dan mendukung sebagian besar atau seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) tahun 2022.
Penghargaan ini diterima pada Malam Puncak Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia Ke-75 tahun 2023, yang dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta, pada malam Minggu, 10 Desember 2023.
Prestasi ini menjadi tambahan dalam daftar prestasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelang akhir tahun 2023.
Penilaian untuk provinsi ini mencakup nilai murni KKP HAM tertinggi, penghargaan yang diterima secara tiga kali berturut-turut, konsistensi dalam melaporkan aksi HAM dengan pencapaian tahunan minimal 80 pada tahun sebelumnya, dan ketiadaan dugaan pelanggaran HAM.
Dugaan pelanggaran HAM tersebut dapat dikomunikasikan atau dilaporkan dan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota hingga tanggal 17 September 2023.
Dalam rangkaian Puncak Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia Ke-75 tahun 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Yasonna H. Laoly menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal ZA.
Dalam memperingati hari HAM yang ke-75, Menkumham RI Yasonna H. Laoly berkata, “Dari Sabang hingga Merauke, kita merenungkan kekayaan keberagaman Indonesia.”
“Momentum ini mendorong refleksi mendalam terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.Dengan fokus pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan tugas tersebut secara serius” ungkapnya.
Menurut Yasonna, keberagaman budaya, agama, dan tradisi menjadi kekuatan dinamis yang memperkaya bangsa ini. Perayaan mozaik keberagaman juga menjadi panggilan untuk memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan.
“Melalui upaya dan program yang terus dilaksanakan, kita bersama-sama menciptakan masyarakat di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, agama, atau status sosial ekonomi, dapat berkembang dan berkontribusi” ujarnya.
Kunci keharmonisan dalam keberagaman adalah partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini bukan hanya menjadi tantangan bersama, tetapi juga membutuhkan kerja keras dan keterlibatan semua pihak.
Sebagai refleksi dari mandat Undang-Undang Dasar, Pemerintah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab serius untuk melaksanakan kewajiban di bidang hak asasi manusia. Dengan melangkah maju dalam hal ini, bangsa ini dapat membangun fondasi yang kokoh untuk memastikan perlakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di semua sektor kehidupan.
Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-75 tahun ini mengangkat tema “Harmoni Dalam Keberagaman” dan diselenggarakan melalui kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Komnas HAM. Rangkaian kegiatan peringatan ini telah dimulai sejak bulan Agustus 2023. Tema tersebut mencerminkan pentingnya mencapai keselarasan dan keharmonisan di tengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia. (*)
