BABELKUPASONLINE.COM-Berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui 1 Permohonan Penghentian Penuntutan Tersangka Andri Susanto Bin Abdullah dari Kejaksaan Negeri Tebo, yang diduga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, Senin, 1 April 2024.
Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr. Ketut Sumedana, yang bernomor PR – 289/002/K.3/Kph.3/04/2024, Jaksa Agung Republik Indonesia, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, menyetujui satu (satu) Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Adapun 1 (satu) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu Tersangka Andri Susanto bin Abdullah dari Kejaksaan Negeri Tebo yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain; Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum; Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban dengan kebesaran hatinya telah ikhlas memaafkan tersangka;
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi;
Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
“Tersangka sudah memberikan santunan kepada korban; Pertimbangan sosiologis;
Masyarakat merespon positif,”tutur Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana.
Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01 tanggal 10 Februari 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum meminta Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tebo untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif. (K.3.3.1)
