BABELKUPASONLINE.COM-PT TIMAH Tbk menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mendukung kunjungan kerja Komite II DPD RI yang membahas pengawasan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini berlangsung di Graha Timah Pangkalpinang pada Senin (24/11/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pimpinan Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte, sejumlah Anggota Komite II, perwakilan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta jajaran Pemerintah Provinsi Babel bersama Forkopimda. Hadir pula General Manager Operasi dan Produksi PT TIMAH Tbk, Ryan Andri, yang mewakili perusahaan dalam diskusi strategis tersebut.
Dalam agenda pengawasan ini, La Ode Umar Bonte menegaskan bahwa kunjungan ke Bangka Belitung bertujuan mendengar langsung persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan yang menjadi perhatian utama di daerah tersebut. Ia menyebutkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan lingkungan berjalan sesuai aturan.
“Pengawasan ini tentu berkaitan erat dengan aktivitas pertambangan timah yang menjadi sektor utama di Bangka Belitung. Kami ingin mendengar langsung kondisi di lapangan dan menemukan solusi bersama,” terang La Ode.
Ia juga menekankan bahwa DPD RI memiliki fungsi legislasi yang sejajar dengan DPR RI, namun perannya lebih dekat dengan pemerintah daerah. Karena itu, ia mendorong kepala desa, bupati, dan gubernur agar lebih aktif membangun komunikasi dengan DPD RI dalam menyampaikan aspirasi daerah ke pemerintah pusat.
“Kami ingin pertemuan ini menjadi momentum memperbaiki tata kelola pertambangan dan lingkungan di Bangka Belitung,” ujarnya.
Dari pihak Pemerintah Provinsi Babel, Eko Kurniawan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, menyampaikan bahwa Bangka Belitung memiliki kekayaan alam yang besar, baik dari pertambangan, kelautan, hingga pariwisata. Namun, potensi yang besar itu juga dibarengi persoalan lingkungan yang tidak sederhana.
Ia berharap DPD RI dapat memberikan dukungan bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Bangka Belitung ini kaya, tapi jangan sampai masyarakatnya tetap miskin. Kami mohon dukungan agar tata kelola pertambangan bisa lebih baik dan berpihak pada kesejahteraan bersama,” tutur Eko.
Sementara itu, General Manager Operasi dan Produksi PT TIMAH Tbk, Ryan Andri, menilai kunjungan tersebut menjadi masukan berharga bagi perusahaan dalam memperkuat praktik pertambangan yang berkelanjutan. Menurutnya, dialog terbuka seperti ini penting untuk mempererat sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga negara.
“Pertemuan ini membuka ruang dialog konstruktif bagi kami. Semoga dapat memperkuat sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan,” ujar Ryan.
Ryan menegaskan bahwa PT TIMAH Tbk selalu berupaya memastikan kegiatan operasional tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat di daerah operasional. Hal itu diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta program sosial di bidang pendidikan dan kesehatan.
“PT TIMAH Tbk konsisten menerapkan Good Mining Practice untuk meminimalkan dampak lingkungan. Kami ingin keberadaan perusahaan memberi nilai tambah, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(Sumber:www.PT Timah.com)
Baca berita terkait Bangka Belitung lainnya di Google News
