KUPASONLINE.COM – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Rapat Paripurna Ketiga Belas Masa Persidangan II Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Rabu 13 Maret 2024.
“Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 telah dilaksanakan Agenda Rapat Paripurna Kedua Belas Masa Persidangan II Tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang, dimana didalam acara tersebut Wali Kota Pangkalpinang telah menyampaikan Penjelasan Terhadap 3 (tiga) Raperda yang diajukan oleh Eksekutif kepada Legislatif”, ujar Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan.
Tiga Raperda yang dimaksud terdiri dari :
Rancangan Peraturan Daerah tentang Registrasi Surat Tanah; Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang.
“Atas penjelasan yang telah disampaikan tersebut, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi baik dalam bentuk masukan, saran, dukungan dan pertanyaan dari masing-masing fraksi-fraksi atas Pemandangan Umum Raperda yang telah disampaikan”, terangnya.
Terkait yang tanahnya belum terdaftar, ketika mereka melakukan register Surat Tanah, pihak kecamatan dan kelurahan harus mengacu kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Register Surat Tanah”, ungkapnya.
Selanjutnya, imbuh Lusje, berkenaan dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar, terkait dengan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang. Dengan ini dapat kami tanggapi bahwa :
Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat. Dapat kami sampaikan bahwa Peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam hal pengaturan, penertiban, kewenangan maupun pembinaannya terhadap angkutan online yang ada di Kota Pangkalpinang.
Disini kami sampaikan yang diatur di dalam Raperda yang sedang disusun ini, belum mengatur tentang angkutan online. Hal ini dikarenakan belum ada petunjuk teknis spesifik yang resmi terhadap regulasi tentang angkutan online.
Aturan dari pusat baru diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
Kedepannya, apabila sudah ada regulasi yang jelas dari Pemerintah Pusat terkait regulasi angkutan online, Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan akan disempurnakan kembali.
Dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar, kami sampaikan bahwa :
1). Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan konsolidasi langsung kepada Kementerian Perhubungan yang menangani masalah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
2). Pemerintah Kota Pangkalpinang selalu melakukan konsolidasi langsung ke Kementerian Perhubungan, terlebih lagi di Tahun 2023 BPTD Babel sudah berdiri sendiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang juga sudah mempunyai kompetensi Sumber Daya Manusia yang bersertifikasi nasional terkait pelaksanaan Andalalin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
3) Adapun substansi Andalalin dengan kondisi lalu lintas di Kota Pangkalpinang adalah :
a. setiap pembangunan yang ada di Kota Pangkalpinang berorientasi terhadap Pembangunan Jangka Panjang dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di Kota Pangkalpinang, serta untuk kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
b. setiap tempat usaha, infrastruktur, permukiman atau pusat kegiatan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemacetan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas; dan
c. memberikan kemudahan dan kepastian investasi yang berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.
Lusje melanjutkan, berkenaan dengan pertanyaan mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dari ke-4 (empat) Fraksi, dapat kami sampaikan bahwa :
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Untuk menangani anak yang putus sekolah di pendidikan formal, maka langkah yang diambil adalah anak didaftarkan kembali ke sekolah di pendidikan non formal. Untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu Pemerintah Kota Pangkalpinang menyediakan bantuan yang terdiri dari :
a. biaya personil peserta didik (beasiswa) SD Rp1.000.000,00 (satu juta) per orang dan SMP Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
b. pengadaan perlengkapan siswa terdiri dari 1 (satu) paket perlengkapan belajar.
Sedangkan dari Fraksi Gerindra untuk mengatasi polemik terkait sistem zonasi pendidikan yang diterapkan saat ini, diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi bagi stackholder dalam melaksanakan program zona tersebut dan memastikan bahwa anak-anak yang berdampak harus dapat bersekolah sebagai pemenuhan haknya dalam bidang pendidikan.
Pandangan dari Fraksi Demokrat,
Adapun upaya perlindungan anak dari bahaya media sosial, jam malam dan penyalahgunaan narkoba. upaya perlindungan anak dari bahaya media sosial antara lain :
a. membatasi waktu anak dalam menggunakan handphone/gawai dan media sosial;
b. manfaatkan fitur perlindungan teknologi; dan
c. patuhi pedoman yang ditawarkan oleh perusahaan media sosial.
Lusje menjelaskan, upaya perlindungan anak dari jam malam bertujuan untuk mengatur anak tidak keluar rumah pada malam hari dan mencegah keterlibatan anak dalam tindak kriminal kejahatan jalanan pada malam hari.
Upaya perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba dapat dimulai dari keluarga dengan beberapa cara yaitu :
a. memberikan penghargaan untuk prestasi sekecil apapun;
b. memberikan sanjungan dan teguran secara berimbang;
c. memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat; dan
d. mengajari anak dengan contoh bukan dengan teori.(*)
