KUPASONLINE.COM–Politisi Partai Demokrat ini meminta agar seluruh pihak bersama-sama menyelamatkan kawasan tersebut dari kehancuran akibat tambang timah yang membabi buta.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Babel yang membidangi pariwisata ini, saat ditemui diruang kerjanya, Senin, (21//11). Ranto memastikan bahwa kawasan Teluk Rubiah merupakan kawasan wisata dan tidak diperkenankan adanya aktifitas tambang timah dalam bentuk apapun seperti yang dilansir dari Media Bangka independen.com.
Apalagi dikawasan itu sudah dilengkapi oleh dermaga jetty yang dibangun dengan biaya milyaran Rupiah dari APBD provinsi dan sudah ada maklumat larangan menambang dikawasan ini yang seharusnya dipatuhi oleh PT. Timah dan mitranya.
“Intinya kalau masalah kasus Teluk Rubiah dan adanya tambatan jetty yang kita buat dengan menggunakan anggaran pemprov yang begitu besar, memang benar itu sebagai tempat wisata. Dan ada juga tanda larangan disitu, itukan berarti itu kawasan harus steril dari penambangan, dari berbagai aktifitas yang ada. Ya kita berbicara, kami di Komisi II berbicara masalah pariwisata itu untuk meningkatkan PAD, PAD di Bangka Barat juga. Dan adanya satu lagi tambatan perahu jetty yang kami bangun dengan dana masyarakat, dana APBD provinsi, kenapa harus dirusak?.”kata Ranto Sendhu.
Ranto berharap, ada ketegasan dari pihak terkait termasuk aparat penegak hukum untuk menyelamatkan kawasan ini sebagai sebuah aset wisata yang sudah semestinya dijaga bersama dari kerusakan oleh aktifitas penambangan yang tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
“Ini perlu penegasan dari seluruh aparat pemerintahan yang ada, baik pemkab Bangka Barat maupun provinsi, ayo kita sama-sama menyatu, sama-sama memberikan solusi yang baik dan benar. Jangan sampai tanah atau kawasan yang kita jadikan wisata rusak hancur lebur. Kalau sudah hancur, bagaimana? Kita harus menyelamatkan barang sebelum hancur ini. Harus kita selamatkan bersama-sama. Mari kita bersama-sama aparat, bersinergilah, demi kepentingan masyarakat provinsi Bangka Belitung, khususnya pemkab Bangka Barat.”kata Ranto Sendhu.
