KUPASONLINE.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan, mengikuti rapat koordinasi penanganan inflasi daerah pada bulan Februari bersama Kementerian Dalam Negeri dan beberapa instansi terkait secara virtual, pada hari Senin, 12 Februari 2024.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu.
Beliau memperkenalkan hak pemilih sebagai bagian dari kesuksesan pemilu. Selain itu, Tito juga meminta pemangku kepentingan dan instansi terkait untuk memperbaharui tinjauan terhadap inflasi.
Rangkaian laporan dimulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan dilanjutkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa beberapa komoditas mengalami kenaikan harga sebesar 10 persen dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain jagung, beras medium zona 1, 2, dan 3, serta beras premium zona 1, 2, dan 3.
“harga tertinggi kebanyakan di wilayah timur. Selain itu pemerintah juga terus melakukan varian untuk mengisi cadangan pangan,” kata Arief.
Dia juga mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam melakukan Gerakan pangan Murah (GPM) yang tersebar di 374 titik di 38 provinsi. Pemerintah juga melakukan penyaluran bantuan beras yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 hingga 2024.
“Hal itu dilakukan untuk memastikan stabilisasi harga beras. Namun untuk sementara dari tanggal 8-14 Februari bantuan pangan beras dihentikan dan mulai kembali tanggal 15 Februari. Ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan pemilu dan pemutakhiran data BPS,” katanya.(*)
